pttogel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya angkat bicara terkait kabar viral pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh PT Maruwa Indonesia. Perusahaan yang beroperasi di sektor industri elektronik ini dikabarkan telah memecat ratusan karyawan dalam waktu singkat, memicu perhatian publik serta kekhawatiran di kalangan pekerja.
Klarifikasi Kemnaker
Melalui pernyataan resmi, Kemnaker menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan awal terkait peristiwa PHK tersebut. Saat ini, tim pengawas ketenagakerjaan dari dinas tenaga kerja setempat telah diterjunkan untuk melakukan klarifikasi, mediasi, dan pengumpulan data langsung dari perusahaan maupun perwakilan karyawan.
“Kami menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan prosedur. Pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan harus menjamin adanya kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak-hak pekerja,” ujar salah satu pejabat Kemnaker.
Dugaan Pelanggaran Hak Pekerja
Beberapa informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa proses PHK dilakukan secara mendadak, tanpa ada sosialisasi atau perundingan bipartit. Selain itu, terdapat dugaan bahwa sebagian besar karyawan tidak mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti uang pesangon dan hak-hak lainnya.
Menanggapi hal ini, Kemnaker menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka perusahaan dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi hukum.
“Kami akan pastikan seluruh proses PHK memenuhi asas keadilan dan kesepakatan yang disepakati bersama antara perusahaan dan pekerja. Hak-hak pekerja tidak boleh diabaikan,” lanjut pernyataan tersebut.
Serikat Pekerja Minta Mediasi
Sementara itu, perwakilan serikat pekerja dari PT Maruwa Indonesia mendesak pemerintah untuk turun tangan secara lebih tegas. Mereka meminta agar proses mediasi dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak. Serikat pekerja juga berharap agar perusahaan menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang dialog dan memberikan hak-hak karyawan yang terdampak.
“Kami tidak menolak restrukturisasi, tapi semua harus dilakukan dengan adil dan manusiawi,” ujar seorang perwakilan serikat dalam pertemuan dengan disnaker.
Penutup
Kasus PHK massal di PT Maruwa Indonesia menjadi sorotan penting terkait ketenagakerjaan di Indonesia, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kemnaker berkomitmen untuk terus memantau dan menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh, agar hak-hak pekerja tetap terlindungi dan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pengusaha dan karyawan dalam menghadapi situasi sulit, demi menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan.
