Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan initogel Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa kerusakan fasilitas umum akibat aksi massa yang terjadi beberapa waktu lalu mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 1,2 triliun. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kementerian terkait dan pihak kepolisian, Senin (7/9/2025).
Dampak Kerusakan Fasilitas Umum
Kerusakan yang terjadi tidak hanya terbatas pada infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga fasilitas vital lain seperti lampu penerangan jalan, trotoar, halte bus, hingga fasilitas taman kota. Menurut data awal Kementerian PU-Pera, lebih dari 350 titik fasilitas umum mengalami kerusakan signifikan. Jalan protokol di ibu kota menjadi salah satu yang paling terdampak akibat aksi demonstrasi yang berubah menjadi rusuh tersebut.
“Kerusakan ini sangat masif dan memerlukan biaya pemulihan yang besar. Tidak hanya menyangkut anggaran, tetapi juga berdampak pada mobilitas masyarakat dan layanan publik,” kata Basuki. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk menilai tingkat kerusakan secara menyeluruh agar rehabilitasi bisa segera dilakukan.
baca juga: banyak-umkm-angkat-kaki-dari-district-blok-m-kios-kios-tutup
Fasilitas yang Paling Terdampak
Berdasarkan laporan Kementerian PU-Pera, fasilitas umum yang paling terdampak meliputi:
-
Jalan dan Jembatan: Aspal rusak, marka jalan hilang, dan beberapa jembatan mengalami kerusakan struktural ringan.
-
Fasilitas Transportasi Publik: Halte bus rusak dan beberapa rambu lalu lintas hancur.
-
Taman Kota dan Ruang Publik: Lampu taman, pagar, dan bangku-bangku rusak parah.
-
Drainase dan Saluran Air: Sejumlah saluran tersumbat akibat vandalisme sehingga berpotensi menimbulkan banjir lokal.
Menteri Basuki menegaskan bahwa pemulihan fasilitas ini menjadi prioritas, mengingat dampaknya terhadap masyarakat luas sangat besar. “Kita perlu memastikan semua fasilitas umum dapat berfungsi normal secepat mungkin, terutama yang terkait keselamatan dan mobilitas warga,” ujarnya.
Koordinasi dengan Pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah
Untuk mempercepat proses perbaikan, Kementerian PU-Pera bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Selain itu, kementerian juga menyiapkan tim khusus untuk memonitor lokasi yang rawan kerusakan selama aksi massa agar respons lebih cepat di masa mendatang.
Kementerian PU-Pera juga membuka opsi penggunaan anggaran darurat untuk mempercepat pemulihan. Basuki menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana agar masyarakat dapat melihat proses rehabilitasi berjalan efisien.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Kerusakan fasilitas umum ini tidak hanya menimbulkan biaya besar, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal. Akses transportasi terganggu, aktivitas usaha terganggu, dan beberapa layanan publik menjadi tidak optimal. Pengusaha dan pedagang di sekitar lokasi terdampak juga harus menanggung kerugian akibat gangguan ini.
Selain itu, aksi massa yang berubah menjadi kerusuhan menimbulkan pertanyaan terkait keamanan fasilitas publik di masa depan. Pihak kepolisian bersama pemerintah pusat sedang merumuskan strategi untuk meminimalkan risiko kerusakan fasilitas umum saat terjadi demonstrasi massal.
Langkah Pemulihan dan Pencegahan
Menteri Basuki menekankan bahwa rehabilitasi fasilitas umum akan dilakukan secara bertahap. Prioritas pertama adalah fasilitas yang mendukung transportasi dan keselamatan warga. Sementara itu, fasilitas non-esensial akan diperbaiki secara menyeluruh setelah fasilitas kritis pulih.
“Kita juga akan melakukan evaluasi desain fasilitas umum agar lebih tahan terhadap aksi massa atau vandalisme. Ini penting untuk mencegah kerusakan besar di masa depan,” jelas Basuki.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan kerusakan atau potensi risiko agar perbaikan bisa lebih cepat dilakukan.
Kesimpulan
Kerusakan fasilitas umum akibat aksi massa yang terjadi baru-baru ini menimbulkan kerugian hingga Rp 1,2 triliun. Pemerintah melalui Kementerian PU-Pera berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara cepat dan sistematis. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, kepolisian, dan masyarakat menjadi kunci agar fasilitas publik dapat pulih dan berfungsi normal kembali.
Pemulihan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi keamanan dan ketahanan fasilitas umum di seluruh Indonesia, sehingga kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
sumber artikel: republika99.id
