Jakarta — Badan Gizi Nasional Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang menyebut mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meraup keuntungan bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun. BGN menegaskan angka tersebut tidak sesuai dengan skema operasional dan pembiayaan program pemenuhan gizi yang dijalankan pemerintah.
Bantahan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik dan mencegah salah persepsi terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak dan keluarga berpenghasilan rendah.
Skema SPPG Bukan Model Bisnis Profit
BGN menjelaskan bahwa SPPG bukan entitas bisnis komersial yang berorientasi pada keuntungan. Mitra SPPG menjalankan layanan berbasis penugasan, dengan struktur biaya yang telah ditentukan dan diawasi ketat. Anggaran yang dialokasikan digunakan untuk operasional dapur, bahan pangan, tenaga kerja, distribusi, serta pemenuhan standar keamanan dan mutu gizi.
“Tidak ada skema pembagian laba seperti perusahaan. Yang ada adalah penggantian biaya sesuai kebutuhan operasional,” tegas BGN. Dengan demikian, klaim keuntungan bersih miliaran rupiah dinilai tidak berdasar.
Rincian Biaya dan Pengawasan
Dalam praktiknya, biaya SPPG terserap untuk banyak pos yang bersifat rutin dan wajib: bahan baku segar, gas dan listrik, logistik, peralatan dapur, hingga pelaporan dan audit. BGN menekankan bahwa setiap mitra wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran dan siap diaudit secara berkala.
Pengawasan dilakukan berlapis untuk memastikan dana publik tepat sasaran dan layanan berjalan sesuai standar. Pendekatan ini dimaksudkan menjaga akuntabilitas sekaligus kualitas layanan gizi di lapangan.
Menjaga Kepercayaan Publik
Isu keuntungan besar berpotensi mengaburkan tujuan utama program—yakni pemenuhan gizi yang aman, layak, dan berkelanjutan. BGN mengingatkan bahwa narasi profit berlebihan dapat memicu ketidakpercayaan publik dan mengganggu partisipasi komunitas yang selama ini menjadi tulang punggung pelaksanaan SPPG.
Di banyak daerah, mitra SPPG justru berhadapan dengan tantangan operasional: fluktuasi harga bahan pangan, akses distribusi, dan keterbatasan fasilitas. Dalam konteks ini, klaim “untung bersih” dinilai tidak mencerminkan realitas lapangan.
Perspektif Kemanusiaan dan Keamanan Pangan
BGN menekankan dimensi kemanusiaan program SPPG. Setiap porsi yang diproduksi bertujuan memenuhi standar gizi, bukan mengejar margin. Ketika harga bahan pangan naik, penyesuaian dilakukan agar mutu tetap terjaga—sering kali dengan ruang fleksibilitas yang terbatas.
Dari sudut pandang keamanan pangan, kualitas dan keselamatan menjadi prioritas. Biaya untuk higienitas, pelatihan, dan pengawasan tidak kecil, dan semuanya diperhitungkan dalam struktur pembiayaan.
Klarifikasi untuk Mitra dan Publik
BGN mengimbau publik untuk merujuk informasi resmi dan tidak menarik kesimpulan dari angka yang tidak diverifikasi. Bagi mitra, klarifikasi ini penting agar reputasi dan motivasi mereka tidak terdampak oleh informasi keliru.
Ke depan, BGN berkomitmen memperkuat transparansi melalui publikasi mekanisme pembiayaan dan pengawasan, sehingga masyarakat dapat menilai program berdasarkan data yang utuh.
Menempatkan Fakta di Atas Narasi
Di tengah derasnya arus informasi, BGN mengajak semua pihak menempatkan fakta di atas narasi. SPPG hadir untuk melayani kebutuhan gizi, bukan sebagai ladang keuntungan. Dengan pengawasan ketat dan orientasi layanan, program ini diharapkan tetap berjalan efektif, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan.
